Sidang Patok Nikel Halmahera Timur: Ahli Sebut Sengketa Administrasi, Bukan Pidana

JAKARTA, iNewsTernate.id – Sidang pidana sengketa patok lahan nikel antara PT P dan PT WKM di Halmahera Timur kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Persidangan yang menghadirkan ahli hukum pidana Chairul Huda dan ahli pertambangan Ougy Dayyantara ini justru menguatkan posisi PT WKM, yang dua karyawannya, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, duduk di kursi terdakwa karena dituduh menghalangi aktivitas PT P.

Baca Juga

PT Position Ajak Dialog Konstruktif dan Sinergi dengan Masyarakat

Ahli pertambangan, Ougy Dayyantara, membeberkan temuan lapangan yang mengindikasikan aktivitas PT P telah melampaui ketentuan teknis pertambangan, seperti pembukaan jalan hauling lebih dari 100 meter dan galian hingga 20 meter.

Menurut Ougy, hal ini sudah tergolong aktivitas pertambangan, bukan sekadar pembukaan jalan, bahkan nikel yang merupakan sumber daya strategis negara ditemukan dibuang di sekitar area.

Ia menegaskan, pemasangan patok batas di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban pemegang izin, dan aktivitas pertambangan di luar izin tanpa persetujuan kepala teknik tambang (KTT) wilayah berdekatan tidak diperbolehkan.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta