Ia menilai perbedaan pandangan antara Polda Maluku Utara dan aparat di Jakarta menimbulkan dugaan ketidakkonsistenan penegakan hukum.
“Polisi Maluku Utara bilang ini bukan pidana. Polisi Jakarta bilang pidana. Mana yang benar? Ini ironis,” tandas Rolas lagi.
Dalam persidangan, JPU berpendapat bahwa tindakan Awwab dan Marcel memenuhi unsur pelanggaran dalam UU Kehutanan dan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, khususnya terkait pemasangan patok yang dinilai mengganggu kegiatan PT P.
JPU juga memasukkan unsur “menciptakan konflik dan memperkeruh situasi nasional” dalam pertimbangannya.
Soal ini, OC Kaligis menyebut argumentasi JPU itu tidak berdasar.
“Yang memperkeruh justru kata JPU. Tidak ada yang berbelit-belit dari kami,” katanya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
