Dia menekankan perlunya tindakan tegas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menonaktifkan status ASN yang terlibat, sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik.
"Kejaksaan harus transparan dan jujur dalam mengungkap kasus ini sampai tuntas. Publik harus mengetahui secara detail bagaimana uang korupsi ini diperoleh dan digunakan," tegas Sumarjo.
Dia juga mengimbau agar Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tidak ragu-ragu untuk mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat, dengan memastikan bahwa bukti awal yang cukup telah diperoleh sebelum kasus naik ke tahap penyidikan lebih lanjut.
"Dalam kasus ini, keberhasilan Kejaksaan untuk mengungkap dalang di balik korupsi ini sangat penting," pungkas Sumarjo.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
